Klikjawabarat.com.Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM angkat bicara soal sikapnya yang tidak ikut memprotes kebijakan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) ke Menteri Keuangan, bersama 18 gubernur lainnya, pada Selasa (7/10/2025).
Menurut KDM, seorang gubernur memiliki dua peran penting. Pertama, sebagai kepala daerah otonom yang dipilih langsung oleh rakyat, dan kedua, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, dirinya menilai tidak etis jika seorang gubernur memprotes keputusan pemerintah pusat.
“Sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok lah saya memprotes keputusan pemerintah pusat,” ujar KDM dalam video yang diunggah di Instagram, Sabtu (11/10/2025).
Meski demikian, KDM memastikan bahwa pemangkasan dana transfer tidak akan menghambat pembangunan di Jawa Barat. Ia menegaskan, Pemprov Jabar akan melakukan langkah-langkah efisiensi besar-besaran agar kegiatan pembangunan tetap berjalan.
Beberapa langkah efisiensi yang akan ditempuh antara lain pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 75 persen, pengurangan biaya listrik hingga 50-75 persen, serta pembatasan penggunaan air dan alat tulis kantor (ATK).
Selain itu, KDM juga menghapuskan anggaran untuk konsumsi dalam jamuan tamu.
“Kami hanya akan menyiapkan air putih saja. Jadi nanti kalau bertemu ke provinsi, hanya minum air putih. Tidak ada makan siang, apalagi makan malam,” ujarnya.
Langkah-langkah penghematan ini, kata KDM, dilakukan untuk menutupi berkurangnya dana transfer daerah tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Pembangunan 2026 Tetap Berlanjut
Di tengah pemangkasan anggaran, KDM menegaskan bahwa pembangunan di Jawa Barat tetap berjalan bahkan meningkat pada tahun 2026.
Pembangunan jalan, misalnya, akan ditingkatkan dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun.
Selain itu, Pemprov Jabar juga akan terus membangun ruang kelas baru, merehabilitasi sekolah, menata irigasi dan sungai, serta menjaga belanja listrik bagi masyarakat miskin. Program jaminan pendidikan dan kesehatan juga akan tetap berjalan, termasuk pembangunan ruang perawatan baru di rumah sakit milik provinsi.
Untuk mendukung layanan pengaduan masyarakat, KDM menyebut ada dana pribadi gubernur dan iuran ASN Rp1.000 per hari yang akan digunakan sebagai bentuk solidaritas.
Sedangkan bantuan untuk sarana keagamaan akan tetap diberikan, namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Kami akan terus bekerja dengan tagline ASN berpuasa, rakyat berpesta,” tegas KDM.
